Audit Data Bansos! 4 Murid Sekolah Rakyat di Probolinggo Putus Sekolah Bukan Karena Fasilitas; Dinsos Ungkap Hambatan 'Tiga Sumber Data' Penyebab Salah Sasaran

PROLINK🌏News Media 

KOTA PROBOLINGGO – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial (Dinsos) pada Rabu, 12 November 2025, menanggapi derasnya aduan masyarakat terkait program bantuan pemerintah. Sorotan utama dalam RDP tersebut adalah masalah penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan kasus putus sekolah pada Program Sekolah Rakyat (SR).

Hampir seluruh anggota Komisi III mempertanyakan mekanisme penyaluran, pendataan, serta upaya Dinsos dalam menanggulangi persoalan sosial di Kota Probolinggo.

Penyebab putus Sekolah Rakyat (SR), Kendala Internal Keluarga Jadi Penyebab Utama, Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo, Madihah, mengonfirmasi adanya empat kasus murid Sekolah Rakyat (SR) yang resmi tercatat putus sekolah. Ironisnya, Dinsos memastikan bahwa penyebabnya bukan karena kendala fasilitas atau kualitas pembelajaran, melainkan murni persoalan internal keluarga.

Kasus ini mencuat di tengah upaya Dinsos memutakhirkan data penerima bantuan sosial untuk memastikan program bantuan segera tersalurkan secara efektif.

Madihah menyatakan saat ini Dinsos sedang menunggu data final dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami menunggu data clear untuk rencana pemberian BLT dari Kemensos. Kami harus memilah data lagi karena syarat penerima BLT ini harus tidak mendapat bantuan dari program apapun,” jelas Kepala Dinsos.

Dari verifikasi awal, Dinsos menemukan sekitar 10.000 warga dari Desil 1 hingga 4 yang berpotensi menjadi sasaran BLT. Program ini akan dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk memvalidasi ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) Kota Probolinggo.

“Kami optimis penyerapan anggaran akan mencapai 90-95% pada Desember. Pengurangan (penerima bantuan) dari hasil BLT inilah yang akan menjadi sasaran pembersihan DTKS/DTSEN agar data menjadi lebih akurat,” tambah Madihah.

Dinsos juga mengungkapkan akar masalah dari seringnya terjadi ketidaksesuaian penerima bantuan di lapangan, yaitu adanya tiga sumber data kemiskinan yang berbeda dan sulit disinkronkan,

• Data Kemiskinan Kemensos (dalam aplikasi SIK-NG).
• Data Badan Pusat Statistik (BPS) (menggunakan perhitungan Expose Tech).
• Data Pemerintah Daerah (dengan variabel tersendiri).

Penggabungan tiga data ini, yang kemudian melahirkan data Regsosek (berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025), ternyata masih menimbulkan masalah.

“Data DT-SEN seharusnya diperbarui setiap enam bulan. Namun, ketika data Regsosek muncul, banyak terjadi ketidaksesuaian. Kasusnya banyak, misalnya yang seharusnya berada di Desil 1-4 malah tercatat di 6-10, atau sebaliknya,” ungkap Dinsos.

Kondisi ini memaksa Dinsos bekerja ekstra keras, mengingat penetapan garis kemiskinan kini didasarkan pada data BPS.

Ketidaksesuaian Data

Untuk mengatasi mismatch data, Dinsos Kota Probolinggo menyampaikan ada tiga mekanisme yang bisa di akses,

• Pertama, Aplikasi Cek Bansos Kemensos: Pengaduan mandiri oleh masyarakat.
• Kedua, Mekanisme Pengaduan Khusus Dinsos: Tim Dinsos akan turun langsung untuk verifikasi faktual di lapangan.
• Ketiga, Musyawarah Kelurahan/Desa (Muskel/Musdes): Forum resmi untuk memvalidasi dan memutakhirkan data kemiskinan secara kolektif.

Dinsos berharap, sinergi antara program BLT Kemensos dan pembersihan DTKS/DTSEN, didukung dengan mekanisme pengaduan yang transparan, dapat menargetkan bantuan sosial secara tepat sasaran dan menekan angka putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga.***

Editor: Aspari AR