PROLINK🌏News Media

PROLINK🌏News Media MAKASSAR - Kedatangan Kapolda Sulawesi Selatan yang baru disambut aksi unjuk rasa gabungan dari jurnalis, LSM, dan organisasi masyarakat (ormas) di depan Mapolda Sulsel, Selasa (selasa/11/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan agar Kapolda baru segera menindak tegas oknum-oknum polisi yang diduga melakukan pelanggaran ham berat dan mencoreng nama institusi Polri. Koordinator aksi yang juga Ketua DPD Lembaga Poros Rakyat Indonesia, A. Agung, SH., CLA, didampingi jenderal lapangan Mulyadi, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan panggilan moral untuk menegakkan hukum yang berintegritas. “Kami datang membawa suara kebenaran dan keadilan. Polri harus bersih dari oknum-oknum yang merusak citra lembaga,” tegas Agung. Dalam orasinya, Agung mengungkap dugaan perilaku tidak profesional yang dilakukan oleh sejumlah penyidik di lingkungan Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi berkas perkara, hingga tindakan intimidasi...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo pada Senin (3/11/2025) menjadi ajang evaluasi keras terhadap kinerja proyek infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sejumlah proyek strategis dilaporkan mengalami keterlambatan signifikan, mayoritas disebabkan masalah finansial di pihak kontraktor. Ketua Komisi III, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa dewan menuntut komitmen serius dan meminta DPUPR tidak ragu mengambil tindakan tegas. Terdapat tiga proyek utama yang menjadi sorotan Komisi III karena progresnya jauh di bawah target yang ditentukan: 1. Proyek Pembangunan Ponpes Mambaul Ulum, Sumbertaman Proyek senilai Rp622 juta ini mendapat perhatian khusus karena sempat terhenti total. Kepala DPUPR, Setyo Rini Sayekti, di hadapan dewan mengungkapkan bahwa progresnya hanya mencapai 23,3% dari target 66%. Dewan menyayangkan terhentinya pekerjaan ini yang berdampak pada prose...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Proyek pembangunan gedung Inspektorat Kota Probolinggo di Jalan Mastrip kembali menjadi sorotan tajam di kalangan legislatif. Kekhawatiran akan terhentinya proyek senilai miliaran rupiah ini mencuat setelah terindikasi adanya masalah permodalan pada pihak pelaksana, CV Tujuh April. Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar bersama Komisi III DPRD, Dinas PUPR, dan pihak rekanan pada Senin (3/11/2025) siang, aroma ketidaksiapan kontraktor mulai tercium kuat. Proyek yang seharusnya menjadi simbol kemandirian lembaga pengawas internal daerah itu justru dikhawatirkan akan bernasib sama dengan tahun sebelumnya. Anggota Komisi III DPRD, Robit Riyanto, melontarkan teguran keras kepada kontraktor yang dinilai tidak bertanggung jawab dan minim modal. “Kalau kontraktor tidak punya uang, jangan nawar! Ini bukan proyek kecil. Ini uang rakyat Kota Probolinggo. Saya trenyuh dengan Inspektorat — sudah bertahun-tahun mereka tidak punya gedung sendiri. Kalau ini gag...