RDP Komisi III DPRD Kota Probolinggo Proyek Pendidikan dan Pemerintahan Terancam Mangkrak, DPRD "Semprot" Kontraktor: PUPR Putuskan Kontrak dan Siapkan Blacklist

-
PROLINK🌏News Media



KOTA PROBOLINGGO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo pada Senin (3/11/2025) menjadi ajang evaluasi keras terhadap kinerja proyek infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sejumlah proyek strategis dilaporkan mengalami keterlambatan signifikan, mayoritas disebabkan masalah finansial di pihak kontraktor.

Ketua Komisi III, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa dewan menuntut komitmen serius dan meminta DPUPR tidak ragu mengambil tindakan tegas.

Terdapat tiga proyek utama yang menjadi sorotan Komisi III karena progresnya jauh di bawah target yang ditentukan:




1. Proyek Pembangunan Ponpes Mambaul Ulum, Sumbertaman
Proyek senilai Rp622 juta ini mendapat perhatian khusus karena sempat terhenti total. Kepala DPUPR, Setyo Rini Sayekti, di hadapan dewan mengungkapkan bahwa progresnya hanya mencapai 23,3% dari target 66%. Dewan menyayangkan terhentinya pekerjaan ini yang berdampak pada proses belajar mengajar.

"Saat kami turun ke lapangan, sudah tidak ada aktivitas pekerjaan. Kemungkinan besar proyek ini akan kami putus kontraknya," ungkap Rini.

2. Proyek Lanjutan Gedung Inspektorat
Anggota Komisi III, Robet Riyanto, melontarkan teguran pedas kepada kontraktor proyek Gedung Inspektorat. Robet menyoroti masalah likuiditas kontraktor yang menghambat pekerjaan.

"Kalau kontraktor tidak punya uang, jangan nawar! Ini bukan proyek kecil. Ini uang rakyat. Kalau ini gagal lagi, negara yang rugi," tegas Robet, menuntut kepastian dan komitmen dari pihak rekanan.

DPUPR dan Komisi III menegaskan tidak akan menoleransi kelalaian yang disebabkan oleh masalah internal kontraktor, terutama terkait arus kas.

DPUPR melaporkan telah mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak satu proyek (selain yang disebutkan di atas) karena capaian yang sangat minim.

Komisi III mendesak Pemkot Probolinggo untuk segera memproses sanksi daftar hitam (blacklist) secara nasional bagi kontraktor yang terbukti wanprestasi setelah melalui verifikasi ketat oleh Inspektorat. Sanksi ini bertujuan agar kontraktor bermasalah tidak bisa lagi mengikuti tender proyek pemerintah di seluruh Indonesia.

Di tengah sorotan terhadap proyek yang bermasalah, DPUPR juga melaporkan adanya proyek yang berjalan sesuai target, bahkan mencatat progres positif, seperti:
  • Revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo.
  • Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren di Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran.
RDP ini menyimpulkan bahwa pengawasan ketat akan terus dilakukan dan seluruh pemenang tender proyek dengan progres minus akan dipanggil untuk memberikan penjelasan konkret dan komitmen penyelesaian.***

Editor: Aspari AR















Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya