PROLINK🌏News Media

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo secara resmi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan PU dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2025. Dokumen ini secara simbolis diserahkan langsung oleh H. Moh. Nunung Toha selaku Juru Bicara Fraksi kepada Ketua DPRD dan dianggap telah dibacakan dalam sidang paripurna. Langkah ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk memastikan R-APBD 2026 disusun secara realistis, efektif, dan akuntabel. Dokumen PU Fraksi NasDem mengajukan puluhan pertanyaan mendalam dan spesifik yang berfokus pada empat pilar utama. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, pemenuhan standar pelayanan sektor prioritas, serta akuntabilitas pengawasan dan pengadaan barang/jasa. Fraksi NasDem menyoroti kehati-hatian dalam penetapan target PAD 2026. Pertanya...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan Pandangan Umum (PU) kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada Rabu, 19 November 2025. Pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh DASNO dari Fraksi PKS, menyoroti beberapa komponen strategis anggaran yang memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut dari Pemerintah Kota. "Kami memandang perlu untuk memberikan sejumlah catatan strategis serta pertanyaan yang bersifat klarifikatif maupun pendalaman terhadap berbagai komponen dalam rancangan APBD tahun 2026," ujar Dasno. "Hal ini dimaksud agar arah kebijakan anggaran dapat benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah, efisiensi sumber daya, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat", Tambahnya. PKS menyoroti dua isu utama dalam komponen Penurunan Pendapatan Transfer, Fraksi PKS ...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Raya (GPIR), gabungan dari Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, menyampaikan Pemandangan Umum (PU) yang komprehensif terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Melalui Juru Bicara Fraksi, Ryadlus Sholihin, Fraksi GPIR menekankan pentingnya strategi fiskal yang kreatif, efektif, dan realistis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo pada Rabu, (19/11/2025). Fraksi GPIR mencermati adanya fluktuasi penurunan dan kenaikan dalam Pendapatan Daerah, serta menggarisbawahi permasalahan berulang mengenai rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah. Tuntutan dan masukan strategis penguatan database dan Klasifikasi Pemerintah didorong untuk melakukan upay...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan Pandangan Umum (PU) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Rabu, 19/11/2025. Pandangan Umum yang memuat catatan kritis dan rekomendasi strategis ini disampaikan secara resmi oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, H. Amir Mahmud. Fraksi Golkar menegaskan komitmen untuk memastikan APBD 2026 menjadi instrumen penting yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. H. Amir Mahmud menyatakan, APBD dipandang sebagai instrumen krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Peningkatan PAD dan Kolaborasi Swasta Dalam aspek pendapatan, H. Amir Mahmud meminta penjelasan lebih rinci dan mendorong strategi konkret Pemkot untuk: Target PAD 2026, Meminta proyeksi penerimaan spesifik dari Pajak Daerah, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan ...