PKS Soroti Penurunan Pendapatan Transfer dan Realisme Target PAD dalam R-APBD 2026

PROLINK🌏News Media

KOTA PROBOLINGGO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan Pandangan Umum (PU) kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada Rabu, 19 November 2025.

Pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh DASNO dari Fraksi PKS, menyoroti beberapa komponen strategis anggaran yang memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut dari Pemerintah Kota.

"Kami memandang perlu untuk memberikan sejumlah catatan strategis serta pertanyaan yang bersifat klarifikatif maupun pendalaman terhadap berbagai komponen dalam rancangan APBD tahun 2026," ujar Dasno.

"Hal ini dimaksud agar arah kebijakan anggaran dapat benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah, efisiensi sumber daya, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat", Tambahnya.

PKS menyoroti dua isu utama dalam komponen Penurunan Pendapatan Transfer, Fraksi PKS mencatat adanya proyeksi penurunan pendapatan transfer hingga Rp 77,4 miliar, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 4,7 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 15,7 miliar.

Pemerintah Kota diminta menjelaskan langkah mitigasi konkret yang disiapkan untuk menjaga keberlangsungan program prioritas di tengah penurunan pendapatan ini, serta upaya negosiasi atau klarifikasi kepada Pemerintah Pusat/Provinsi terkait pagu yang menurun.

Fraksi PKS mempertanyakan proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang ditargetkan meningkat dari Rp 250 miliar menjadi Rp 260 miliar.

PKS meminta penjelasan rinci mengenai sektor PAD apa yang menjadi tumpuan utama peningkatan tersebut dan bagaimana rencana konkret optimalisasi pajak dan retribusi daerah, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan penerbitan aset daerah, Fraksi juga mempertanyakan apakah target kenaikan PAD tersebut realistis dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Sorotan pada Struktur dan Prioritas Belanja

Meskipun total belanja tercatat meningkat menjadi Rp 987,8 miliar, namun masih menyebabkan defisit. PKS mengajukan dua penegasan dalam bidang belanja daerah, PKS meminta jaminan bahwa struktur belanja yang meningkat akan benar-benar fokus pada program prioritas yang secara langsung menyentuh masyarakat.

Pemerintah Kota juga ditanya apakah proporsi belanja pegawai masih dalam batasan maksimal 30% sesuai ketentuan yang berlaku menuju tahun 2027.

Fraksi PKS turut memberikan catatan pada belanja sektor krusial, seperti Pendidikan.

Fraksi mengapresiasi pemenuhan alokasi 20% anggaran, namun menanyakan strategi peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas digitalisasi sekolah dan peningkatan sarana prasarananya.

Terkait kesehatan dengan anggaran gabungan Dinas Kesehatan dan RSUD mencapai Rp 300,6 miliar, PKS menyoroti efektivitas program promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit, serta kesiapan RSUD dalam peningkatan pelayanan rujukan dan inovasi layanan berbasis digital.

Mengenal infrastruktur, PKS meminta Pemkot memprioritaskan proyek penanganan drainase, banjir, dan peningkatan kualitas jalan, serta percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh dari total anggaran Rp 45,7 miliar.

"Kami sampaikan harapan kami, jawaban Pemerintah Daerah Kota Probolinggo nantinya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif sehingga pembahasan RAPBD dapat berjalan efektif dan menghasilkan APBD yang berkualitas, akuntabel, dan pro rakyat," tutup Dasno

Editor: Aspari AR 

Sumber: DASNO

Juru bicara fraksi PKS DPRD Kota Probolinggo