Postingan

Menampilkan postingan dari November 21, 2025

FRAKSI PKB DPRD KOTA PROBOLINGGO MINTA R-APBD 2026 DIREVISI TOTAL, SOROTI DEFIISIT RP49 M DAN KETIMPANGAN BELANJA MODAL VS OPERASIONAL

Gambar
PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Probolinggo menyampaikan Pandangan Umum (PU) yang tegas terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui juru bicaranya, Saiful Imam, Fraksi PKB secara resmi meminta Pemerintah Kota Probolinggo untuk melakukan revisi total terhadap dokumen Raperda APBD, khususnya Lampiran I hingga IV, sebelum pembahasan dilanjutkan ke tingkat komisi dan Badan Anggaran. Permintaan ini didasari temuan Fraksi PKB mengenai sejumlah permasalahan mendasar, termasuk ketidaksesuaian penyajian dokumen, ketimpangan alokasi belanja, dan keraguan atas komitmen realisasi visi-misi Walikota. Dalam pembacaan Pandangan Umum yang disampaikan oleh Saiful Imam di hadapan rapat paripurna, DPRD mencermati Nota Keuangan R-APBD 2026 yang sebelumnya dibacakan oleh Walikota pada Selasa, 18 November 2025. Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo diproyeksikan mengalami defisit sebesar sekitar Rp49 miliar. D...

FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA PROBOLINGGO SOROTI DEFISIT R-APBD 2026, DESAK OPTIMALISASI PAD DAN ANGGARAN INKLUSIF

Gambar
PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas Nota Keuangan Walikota tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 19/11/2025. Pemandangan umum ini disampaikan oleh Supriyanto selaku Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, yang menyoroti secara tajam sejumlah aspek krusial, terutama terkait postur anggaran yang mengalami defisit dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Supriyanto memaparkan postur R-APBD Tahun Anggaran 2026 yang memiliki defisit. Berdasarkan nota keuangan, Pendapatan Daerah dialokasikan sebesar Rp 938 Miliar, sementara Belanja Daerah mencapai Rp 987 Miliar. Ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 49 Miliar, yang direncanakan akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Menyikapi hal ini, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan se...