FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA PROBOLINGGO SOROTI DEFISIT R-APBD 2026, DESAK OPTIMALISASI PAD DAN ANGGARAN INKLUSIF

-
PROLINK🌏News Media



KOTA PROBOLINGGO – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas Nota Keuangan Walikota tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 19/11/2025.




Pemandangan umum ini disampaikan oleh Supriyanto selaku Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, yang menyoroti secara tajam sejumlah aspek krusial, terutama terkait postur anggaran yang mengalami defisit dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Supriyanto memaparkan postur R-APBD Tahun Anggaran 2026 yang memiliki defisit. Berdasarkan nota keuangan, Pendapatan Daerah dialokasikan sebesar Rp 938 Miliar, sementara Belanja Daerah mencapai Rp 987 Miliar. Ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 49 Miliar, yang direncanakan akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Menyikapi hal ini, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan serangkaian pertanyaan dan usulan strategis, dengan fokus utama pada:

Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Masyarakat: Supriyanto mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) menjelaskan langkah strategis penanganan wajib pajak/retribusi yang tidak taat. Ia juga menanyakan upaya Pemkot dalam memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan PAD.

“Kami berharap peningkatan PAD tidak hanya lewat kenaikan pajak dan retribusi, tetapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Supriyanto.

Fraksi mempertanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam merealisasikan program percepatan pembangunan di tengah adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Supriyanto secara khusus meminta penjelasan mengenai risiko fiskal yang dihadapi Pemkot Probolinggo akibat penurunan pendapatan transfer dan potensi dampak inflasi, serta strategi mitigasinya.

Prioritas Program dan Anggaran Inklusif
Dalam hal pengalokasian anggaran, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya program yang menjawab permasalahan mendasar di Kota Probolinggo.




Supriyanto menekankan pentingnya alokasi anggaran yang secara jelas berpihak pada kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Fraksi meminta penjelasan mengenai dasar pemilihan program prioritas dan bagaimana program tersebut secara konkret akan menjawab tantangan utama di kota, yaitu kemiskinan, pelayanan kesehatan, dan pengentasan pengangguran.

PDI Perjuangan juga menggarisbawahi perlunya penguatan peran Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan bagaimana peran ini dianggarkan secara memadai dalam APBD 2026.

Supriyanto menutup pemandangan umum Fraksi dengan harapan agar pembahasan R-APBD 2026 selanjutnya dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo.***


Editor: Aspari AR 
Narasumber:
Supriyanto
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Probolinggo.











Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya