PROLINK🌏News Media

PROLINK🌏News JAKARTA - Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, empat organisasi besar nasional secara serentak menabuh dan meluncurkan inisiatif gerakan massa bertajuk "Gong Rakyat Melawan Korupsi". Gerakan ini diserukan sebagai manifestasi nyata dari tekad kolektif untuk membersihkan bangsa dari praktik korupsi, yang dinilai menjadi penghalang utama terwujudnya visi Indonesia sebagai Generasi Emas pada tahun 2045. Empat organisasi yang memprakarsai peluncuran gerakan ini adalah: LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat): Organisasi penggiat antikorupsi yang telah konsisten selama 20 tahun. Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara. FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia). PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia). Presiden LSM LIRA dan Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, Kanjen Raden Haryo (KRH) HM. Jusuf Rizal, menegaskan bahwa pemuda Indonesia saat ini membutuhkan lebih dari sekadar semangat persatuan, melainkan Satu Tekad Melawan Kor...

PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam elemen pengawasan sosial masyarakat, dipimpin oleh LSM Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau), menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Probolinggo pada Selasa, 28 Oktober 2025. Aksi ini dilakukan setelah permintaan tatap muka dengan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, tidak kunjung direspons. LSM yang turut serta antara lain GMPK, Gerakan Lingkungan Hidup, LSM LIHAT, dan Laskar PPKL (Paguyuban Pedagang Kaki Lima). Mereka menuntut transparansi kinerja Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Buchori, serta menyoroti berbagai program yang dinilai belum menyentuh kepentingan rakyat. Inti dari aksi dan orasi mereka adalah kecaman terhadap program pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Para pendemo membentangkan spanduk dan kertas bertuliskan kecaman, khususnya terkait: Revitalisasi Alun-alun yang dinilai sebagai proyek tidak prioritas, buang-buang anggaran, dan diduga melibatkan...

PROLINK🌏News SIDOARJO - Dugaan manipulasi dalam proses uji KIR kendaraan bermotor kembali mencuat di Sidoarjo. Sebuah kendaraan milik perusahaan ternama berinisial PT SPT diduga dinyatakan lulus uji KIR tanpa pernah hadir di lokasi pengujian. Ironisnya, dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan indikasi bahwa foto kendaraan hanya diganti nomor polisi (nopol) dalam sistem uji berkala. Praktik ini mengaburkan integritas data dan membuka peluang adanya permainan di balik meja. Padahal, uji KIR merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa setiap kendaraan wajib diuji berkala untuk memastikan laik jalan dan keamanan publik. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menilai adanya indikasi penyalahgunaan wewenang di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang menaungi proses tersebut. "Kalau benar kendaraan bisa dinyatakan lulus hanya dengan mengganti foto dan ...