PROLINK🌏News

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Masih dari ruang utama gedung rakyat, Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan pandangan tegasnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa APBD harus berpihak pada rakyat, salah satunya melalui peningkatan dukungan anggaran untuk bidang keagamaan dan pendidikan moral, Sabtu, 29/11/2025. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Imam Hanafi, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar tumpukan angka, melainkan alat kebijakan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini, Fraksi PDI Perjuangan secara spesifik meminta Pemerintah Kota Probolinggo untuk memprioritaskan anggaran bagi para Guru Ngaji. "Guru ngaji merupakan bagian penting dalam pembinaan moral, karakter, dan pendidikan keagamaan masyarakat. Mereka berpera...

PROLINK🌏News Media ACEH - SUMBAR - TNI Angkatan Darat terus mengerahkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah. Kodam Iskandar Muda dan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol bergerak cepat mendirikan dapur lapangan, mendistribusikan logistik, serta membantu evakuasi warga sebagai bagian dari respons tanggap darurat. Di Provinsi Aceh, pasca penetapan status Darurat Bencana Alam, Denbekang IM/2.B di bawah Korem 011/Lilawangsa mengoperasionalkan dapur lapangan di Lhokseumawe untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Meski banjir mulai surut, prajurit Kodam IM tetap siaga melaksanakan evakuasi dan mendistribusikan makanan siap saji kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. Pangdam IM, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., mengapresiasi dedikasi prajurit yang bekerja sehari penuh di lapangan. “Prajurit bergerak cepat dan ikhlas membantu masyarakat. TNI AD akan terus hadir hingga seluruh wilayah kembali aman,” teg...

PROLINK🌏News Media KABUPATEN MALANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang tengah menjadi sorotan tajam publik menyusul mencuatnya dugaan praktik penyimpangan serius dalam proses uji KIR kendaraan bermotor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ditemukan adanya praktik pengujian kendaraan tanpa kehadiran fisik kendaraan yang seharusnya diuji di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Malang. Temuan ini memicu keprihatinan dan kemarahan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap transparansi pemerintahan. Wakil Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Kukuh Setya, secara tegas mengecam dugaan praktik curang tersebut dan menuntut agar para pihak yang terlibat segera dicopot dari jabatannya. “Kami sangat geram. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas lembaga dan bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kami minta Kepala Dinas Perhubungan Kabup...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyatakan MENYETUJUI Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun dengan catatan-catatan perbaikan yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Persetujuan ini ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab politik Fraksi NasDem demi keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Probolinggo. Pendapat akhir ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo. pada Sabtu, 29 November 2025, dengan Juru bicara Fraksi NasDem, Ellyas A. S.I.Kom, menyampaikan bahwa proyeksi APBD 2026 harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Persetujuan ini bukan cek kosong. Kami tegaskan bahwa seluruh catatan dan perbaikan yang Fraksi NasDem sampaikan harus menjadi pri...

PROLINK🌏News Media Defisit APBD Rp 49 Miliar dan 'Anggaran Terburu-buru': Pandangan Kritis PKB Kota Probolinggo Sebelum Sahkan R-APBD 2026! KOTA PROBOLINGGO - Proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 mencapai puncaknya hari ini, Sabtu, 29 November 2025 ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Meski menyetujui Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Probolinggo menyampaikan Pandangan Akhir yang tajam, menyoroti defisit anggaran dan mendesak perbaikan mendasar pada kualitas belanja dan perencanaan. Juru bicara F-PKB, Moh. Muizzuddin, dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa persetujuan ini didasarkan pada terpenuhinya kaidah perencanaan dan penganggaran. Namun, Fraksi memberikan sejumlah catatan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah sebelum dokumen R-APBD 2026 dikirim ke Gubernur untuk dieva...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, menggelar Rapat Paripurna terbuka, pada Jumat (28/11/2025) untuk menetapkan keputusan DPRD, atas Rancangan Peraturan Daerah, tentang Penyertaan Modal Daerah, kepada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bahari Tanjung Tembaga. Rapat yang dihadiri oleh 26 dari 30 anggota dewan ini, menampilkan dinamika pandangan yang berbeda, antara Fraksi mayoritas, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rapat dibuka dengan penyampaian Laporan, Hasil Kerja Panitia Khusus oleh Saudara Zainul Fathoni, yang merangkum hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur. Pansus telah menyempurnakan Raperda dari 10 menjadi 7 pasal, dan menegaskan bahwa Perseroda memiliki peranan penting sebagai lokomotif ekonomi maritim daerah. Untuk memastikan investasi berjalan efektif, Pansus mengajukan syarat ketat yang menjadi acuan bagi fraksi pendukung, diantaranya, Pemilihan Direksi dan Komisaris wajib didasarkan pada kompetensi, Pen...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, namun keputusan ini diwarnai penolakan keras dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Raperda, yang dinilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi maritim daerah, disahkan dengan syarat utama berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) dan pandangan akhir fraksi-fraksi. Syarat-syarat tersebut meliputi, Penunjukan Direksi dan Komisaris wajib didasarkan pada kompetensi, Penyertaan modal tahap selanjutnya harus melalui analisis investasi terukur, Akuntabilitas harus dipastikan melalui persetujuan RUPS sebelum pencairan modal. Lima fraksi dari enam fraksi yang setuju bersyarat, hanya fraksi PKB yang menolak keras. Fraksi PKB secara tegas menolak Perda tersebut dan melabelinya sebagai "Perda Prematur" karena ketidakjelasan mendasar yang dikhawatirkan memicu masalah hukum. Sebagai bentuk prote...