APBD 2026 Kota Probolinggo Disorot Tajam! Fraksi NasDem Beri 'Lampu Hijau' dengan Sederet Syarat Ketat: Fokus pada Rakyat, Bukan Proyek Seremonial

PROLINK🌏News Media

KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyatakan MENYETUJUI Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun dengan catatan-catatan perbaikan yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Persetujuan ini ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab politik Fraksi NasDem demi keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Probolinggo.

Pendapat akhir ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo. pada Sabtu, 29 November 2025, dengan Juru bicara Fraksi NasDem, Ellyas A. S.I.Kom, menyampaikan bahwa proyeksi APBD 2026 harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Persetujuan ini bukan cek kosong. Kami tegaskan bahwa seluruh catatan dan perbaikan yang Fraksi NasDem sampaikan harus menjadi prioritas utama. Setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberikan manfaat nyata, bukan sekadar membiayai proyek yang tidak efektif, tumpang tindih, atau seremonial," ujar Ellyas A. S.I.Kom.

Fraksi NasDem secara spesifik menyoroti tiga aspek krusial dalam R-APBD 2026, Seperti Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbasis kerakyatan.

Fraksi NasDem mendesak proyeksi Pendapatan Daerah (PAD) 2026 disusun lebih realistis dan akuntabel. Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui perbaikan sistem, digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas basis data wajib pajak.

Belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pro-rakyat, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum, harus dijamin memenuhi standar pelayanan minimal.

Fraksi NasDem juga secara tegas menolak adanya belanja-belanja yang tidak efektif, tumpang tindih, atau tidak memiliki urgensi publik.

Penguatan Ekonomi dan Sektor Sosial dan Perlindungan UMKM, Anggaran harus memadai, mudah diakses, dan tanpa pungutan liar untuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM, nelayan, pedagang kecil, dan sektor informal.

Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan harus diperkuat secara terukur, berbasis data terbaru, dan tidak sekadar seremonial.

Pariwisata didorong untuk dikembangkan melalui konsep destinasi berkelanjutan yang berdampak ekonomi bagi masyarakat, tidak hanya bersifat event-based.

Terkait reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintah Kota diingatkan untuk selalu mematuhi regulasi pusat terkait standar penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, dan penataan TPP ASN yang berbasis kinerja yang adil.

Pemerintah juga diminta untuk memperkuat akuntabilitas, termasuk pengendalian internal, e-government, dan keterbukaan informasi publik.

Fraksi NasDem menuntut peningkatan kinerja Perumda/PDAM dan menekankan agar pemerintah daerah harus responsif terhadap dinamika rakyat, termasuk persoalan banjir, inflasi pangan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Fraksi NasDem menutup pendapat akhir dengan harapan agar pemerintah daerah menjadikan seluruh catatan ini sebagai perhatian serius dan komitmen politik dalam pelaksanaan APBD 2026.

"Kami akan terus bersikap kritis, konstruktif, dan mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Probolinggo," tutup Ellyas A. S.I.Kom.

Editor: Aspari AR 

Sumber: Ellyas A. S.I.Kom., Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Probolinggo