PROLINK🌏News

PROLINK🌏News Media MAKASSAR - Tim kuasa hukum Ishak Hamzah melayangkan protes keras terhadap penyidik Polrestabes Makassar setelah permintaan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kembali tidak dipenuhi. Kuasa hukum menyebut penyidik telah menghambat hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang dan melakukan tindakan tidak profesional. Insiden ini terjadi pada Selasa 02-December 2025 sore. Kuasa hukum dan Ishak Hamzah datang sekitar pukul 14.00 WITA, namun setelah hampir lima jam menunggu, turunan BAP yang diminta tidak juga diberikan. Kuasa hukum, Maria Monika Veronika Hayr, S.H., menjelaskan bahwa mereka hanya menuntut hak yang sudah jelas diatur dalam Pasal 72 KUHAP, yang menyebutkan bahwa turunan BAP wajib diberikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atas permintaan, tanpa syarat penyuratan atau izin tambahan. “Kami meminta turunan BAP sebagai hak klien kami. Pasal 72 KUHAP jelas, tidak perlu menyurat, tidak perlu izin. Permintaan secara lisan sudah sah, apalagi dilakukan lang...

PROLINK🌏News Media Korban Banjir Pertanyakan Posko Ramah Perempuan dan Anak MEDAN - Rahmadsyah Kabid Media Ormas Islam PISN Kota Medan memnyoroti komitmen untuk melindungi anak dan perempuan dalam situasi bencana dan darurat banjir di Kota Medan. Rahmadsyah mengatakan bahwa pada saat banjir di lingkungan VII Kelurahan Petisah Tengah Kecanatan Medan Petisah, Kota Medan, anak anaknya mengungsi karena tempat tinggal mereka terendam banjir, dirinya tidak menemukan Posko BPBD Kota Medan maupun menemukan Posko Ramah Perempuan dan Anak. "Tak ada Posko Ramah Perempuan dan Anak ataupun Posko BPBD Kota Medan saat tempat tinggal anak anakku terendam banjir dan mereka harus mengungsi," ungkapnya Senin (1/12/2025) Lanjut Rahmad mengatakan bahwa dengan tidak adanya Posko Ramah Perempuan dan Anak ataupun Posko BPBD Kota Medan bukti Pemko Medan tak peduli rakyatnya. "Kami Minta Ketua DPRD Kota Medan sebagai fungsi pengawasan menggunakan hak Interpelasi dan bertanya kenapa tidak ada  Po...

PROLINK🌏News Media MAKASSAR — Gelombang protes kembali terjadi di Kota Makassar. Aliansi Mahasiswa Pemerhati Fiber Optik Kota Makassar kembali turun ke jalan dan menuntut penutupan serta pemboikotan seluruh aktivitas MyRepublic di wilayah Makassar, Selasa (02/12/2025). Aksi ini menjadi yang kelima kalinya dilakukan, menyusul mencuatnya dugaan praktik yang merugikan masyarakat terkait pemasangan infrastruktur jaringan, khususnya layanan fiber optik. Mahasiswa menilai, indikasi pelanggaran semakin menguat setelah beredar kabar diberhentikannya salah satu oknum vendor dari perusahaan ZTE yang disebut terlibat dalam praktik merugikan warga. “Kami menilai pemberhentian oknum vendor tersebut adalah bukti awal bahwa dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat memang benar adanya,” tegas Tumming, Jenderal Lapangan Aksi. Aliansi mahasiswa mendesak agar pihak MyRepublic membuka secara transparan hasil audit internal terhadap seluruh vendor dan karyawan yang terlibat dalam operasional perusahaan...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo secara prinsip menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan ini disertai dengan catatan kritis dan rekomendasi tegas yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Daerah (Pemda), terutama terkait isu prioritas infrastruktur dan perencanaan anggaran. Juru Bicara Fraksi PKS, Tri Admojo Adip Susilo, menyampaikan pandangan akhir ini dalam Rapat Paripurna DPRD pada Sabtu, 29 November 2025, menegaskan bahwa APBD 2026 sebagai tahun pertama implementasi RPJMD 2025-2029 wajib memiliki karakter utama, yaitu berbasis data perencanaan (DED, FS), berdampak langsung bagi masyarakat, serta mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas. Anggaran Rehabilitasi Pematusan Jalan HOS Cokroaminoto: Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap alokasi anggara...