Postingan

Menampilkan postingan dari November 27, 2025

DPRD KOTA PROBOLINGGO SOROT ALOKASI INSENTIF PPJ Rp1M, TUNTUT PENGHAPUSAN KARENA ‘NOL BEBAN KERJA’

Gambar
PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait alokasi tunjangan insentif bagi petugas pemungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Banggar secara tegas merekomendasikan penghapusan anggaran senilai Rp1 miliar tersebut, lantaran dinilai diberikan kepada pihak yang tidak memiliki beban kerja (nol kontribusi) dalam proses pemungutan pajak. Sorotan utama ini disampaikan oleh Anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi (Fraksi NasDem), dalam Rapat Banggar bersama jajaran eksekutif pada Selasa, 25 November 2025 malam. Menurut Sibro Malisi, anggaran insentif jasa pungut PPJ sebesar Rp1 miliar tersebut tidak relevan dan membebani APBD, karena tidak Ada Kegiatan Pemungutan langsung petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya tidak lagi melakukan pemungutan...

Kuasa Hukum Korban Pengeroyokan Desak Evaluasi Penyidik Polsek Tamalate, Soroti Dugaan Pelanggaran SOP

Gambar
PROLINK🌏News Media MAKASSAR - Irma dan Indri memenuhi panggilan penyidik Polsek Galesong utara sebagai saksi dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Syahruddin Dg. Sitaba. Terduga pelaku, Arsyad, Wandi, Ayyu, dan Eman, diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut.   Kuasa hukum Syahruddin Dg. Sitaba, Andi Salim Agung, SH, CLA, menekankan pentingnya penegakan supremasi hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Andi Salim mendesak Kapolda Sulsel yang baru untuk mengevaluasi oknum penyidik di Polsek Tamalate yang  melakukan pelanggaran administratif dan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus ini.   "Kami berharap Kapolda yang baru dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melanggar SOP," ujar Andi Salim. Ia menambahkan, tindakan ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.   Pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran administratif dan pen...