PROLINK🌏News Media

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO – Rencana Pemerintah Kota Probolinggo untuk merevitalisasi 69 satuan pendidikan (57 SD dan MI, serta 12 SMP) pada tahun anggaran 2026 menuai kritik keras dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo. Kritik tersebut mencuat dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo 2026 yang digelar diruang utama DPRD kota Probolinggo pada Selasa malam (25/11/2025). Fokus utama sorotan Banggar adalah minimnya kuota yang dialokasikan untuk sekolah swasta dan pergeseran anggaran di sektor pendidikan yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. Anggota Banggar, Riyadlus Sholihin, secara spesifik mempertanyakan ketidakseimbangan alokasi revitalisasi pada tingkat dasar. "Dari lebih dari 50 sekolah tingkat dasar yang diusulkan, hanya empat sekolah swasta yang mendapatkan kuota. Kami kaget, apa alasan di balik diskriminasi kuota ini?" ujarnya, menekankan...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera menaikkan honor bagi 32 relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Permintaan ini disampaikan secara tegas oleh Pimpinan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, saat memimpin hearing dengan perwakilan BPBD dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) di ruang Komisi III pada Senin, 24 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa honor yang diterima oleh 32 relawan BPBD saat ini hanya sebesar Rp400.000 per bulan, sebuah angka yang dinilai Heri Poniman sangat kecil dan tidak sebanding dengan risiko serta peran vital mereka dalam penanggulangan bencana. Menanggapi laporan dari Kepala BPBD, Boedi, yang menyebutkan angka honor tersebut, Komisi III mengusulkan...

PROLINK🌏News Media KOTA PROBOLINGGO - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 telah memasuki fase penentuan di tingkat komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rapat kerja yang fokus pada sektor tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memastikan komitmen untuk menjaga kualitas layanan dan fasilitas hukum bagi seluruh perangkat daerah, meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Rapat pembahasan intensif ini digelar di Komisi I DPRD, yang memiliki peran strategis dalam menelaah alokasi anggaran bagi perangkat daerah yang mengurusi administrasi pemerintahan, birokrasi, dan hukum. Ketua Komisi I Fraksi PDI Perjuangan, Isah Junaidah, SE, menyampaikan bahwa setiap keputusan anggaran harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan dan penataan kota yang berkelanjutan. Dalam penyampaian pandangan komisi, Isah Junaidah menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislati...