Komisi III DPRD Kota Probolinggo Desak Kenaikan Honor Relawan BPBD Demi Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan

-
PROLINK🌏News Media



KOTA PROBOLINGGO - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera menaikkan honor bagi 32 relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Permintaan ini disampaikan secara tegas oleh Pimpinan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, saat memimpin hearing dengan perwakilan BPBD dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) di ruang Komisi III pada Senin, 24 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa honor yang diterima oleh 32 relawan BPBD saat ini hanya sebesar Rp400.000 per bulan, sebuah angka yang dinilai Heri Poniman sangat kecil dan tidak sebanding dengan risiko serta peran vital mereka dalam penanggulangan bencana.

Menanggapi laporan dari Kepala BPBD, Boedi, yang menyebutkan angka honor tersebut, Komisi III mengusulkan agar honor relawan ditingkatkan signifikan menjadi Rp1.000.000 per bulan. Usulan ini didasarkan pada perbandingan dengan honor yang telah diterima oleh relawan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya relawan Kali Banger.

"Honor relawan BPBD kalau bisa ditambah. Seperti relawan di DLH itu. Keberadaan relawan sangat penting dalam situasi bencana,” tukas Heri Poniman.



Selain fokus pada kesejahteraan relawan, Komisi III juga menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran kontijensi bencana. Penurunan ini dianggap tidak sesuai dengan sifat penanggulangan bencana yang tidak dapat diprediksi, sehingga dibutuhkan alokasi dana yang memadai dan fleksibel.

Heri Poniman menegaskan pentingnya peningkatan honor tersebut dan menyarankan agar anggaran untuk honor relawan ditambah demi meningkatkan semangat dan kinerja relawan dalam penanggulangan bencana.

Peningkatan honor ini diharapkan menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para relawan yang merupakan garda terdepan dalam merespons dan menanggulangi situasi kedaruratan bencana di Kota Probolinggo. Komisi III berkomitmen untuk memastikan usulan kenaikan honor ini terakomodasi dalam penetapan APBD 2026.***




Editor: Aspari AR 
Sumber: Liputan Rapat Komisi III DPRD bersama BPBD Kota Probolinggo












Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya