FRAKSI GOLKAR DPRD KOTA PROBOLINGGO SOROT KEMANDIRIAN FISKAL DAN KUALITAS BELANJA DAERAH DALAM PANDANGAN UMUM R-APBD 2026

-
PROLINK🌏News Media



KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyampaikan Pandangan Umum (PU) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Rabu, 19/11/2025.




Pandangan Umum yang memuat catatan kritis dan rekomendasi strategis ini disampaikan secara resmi oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, H. Amir Mahmud. Fraksi Golkar menegaskan komitmen untuk memastikan APBD 2026 menjadi instrumen penting yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. H. Amir Mahmud menyatakan, APBD dipandang sebagai instrumen krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah.

Peningkatan PAD dan Kolaborasi Swasta
Dalam aspek pendapatan, H. Amir Mahmud meminta penjelasan lebih rinci dan mendorong strategi konkret Pemkot untuk:

Target PAD 2026, Meminta proyeksi penerimaan spesifik dari Pajak Daerah, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Digitalisasi Layanan, Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digitalisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat atau pelaku usaha.

Kolaborasi Swasta, Mendorong Pemkot memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.


Fraksi Golkar mengajukan pertanyaan mendasar terkait kepatuhan regulasi fiskal terbaru dan akuntabilitas kinerja, Kepatuhan terhadap UU HKPD, Fraksi menanyakan bagaimana postur APBD 2026 memastikan pemenuhan kewajiban minimal 40% untuk belanja infrastruktur dan pembatasan maksimal 30% untuk belanja pegawai, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Terkait SHS, Pertanyaan diajukan mengenai dasar penentuan harga satuan dalam R-APBD 2026, mengingat Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang SHS yang seharusnya berpedoman pada Permendagri No. 15/2025 belum tersedia.

Mengingat tahun 2026 adalah tahun anggaran penuh aktualisasi visi misi kepala daerah, Fraksi meminta penjelasan spesifik mengenai janji-janji kampanye apa yang akan diwujudkan dan alokasi anggarannya.



Fraksi Golkar menekankan efisiensi belanja operasional harus menjadi prioritas agar dana dapat dialihkan untuk belanja publik yang lebih produktif. Belanja modal wajib diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

H. Amir Mahmud menyoroti perlunya sinkronisasi perencanaan (RPD, RKPD, dan KUAPAS) serta mengajukan pertanyaan spesifik pada layanan publik utama, Contoh Layanan Kesehatan, Diperlukan peningkatan pengelolaan lahan parkir yang minim di RSUD Dr. Muhammad Saleh, serta peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan strategi evakuasi bencana di RSUD/Arrozi.

Tentang penanggulangan Bencana, Fraksi partai Golkar Menanyakan strategi komprehensif Pemkot dalam menghadapi musim hujan dan mengatasi banjir atau genangan air yang sering terjadi hampir di seluruh Kota Probolinggo.

Fraksi mencermati tingginya ketergantungan Kota Probolinggo terhadap dana transfer pusat, dan mendesak langkah jangka menengah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset dan pengembangan BUMD.

Mendesak penguatan transparansi penganggaran, serta pencegahan korupsi melalui implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Berdasarkan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan, Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya H. Amir Mahmud, menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Pembahasan akan dilakukan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), didahului dengan pembahasan di komisi-komisi.

Editor: Aspari AR 
Sumber:
H. Amir Mahmud 
Juru bicara fraksi partai Golkar DPRD Kota Probolinggo











Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya