FRAKSI NASDEM KOTA PROBOLINGGO SERAHKAN PU R-APBD 2026: SOROTAN KRITIS PADA TARGET PAD, EFISIENSI VALUE FOR MONEY BELANJA, PENURUNAN STUNTING, DAN INTEGRITAS PENGADAAN JASA
PROLINK🌏News Media
KOTA PROBOLINGGO - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo secara resmi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan PU dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2025. Dokumen ini secara simbolis diserahkan langsung oleh H. Moh. Nunung Toha selaku Juru Bicara Fraksi kepada Ketua DPRD dan dianggap telah dibacakan dalam sidang paripurna. Langkah ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk memastikan R-APBD 2026 disusun secara realistis, efektif, dan akuntabel.
Dokumen PU Fraksi NasDem mengajukan puluhan pertanyaan mendalam dan spesifik yang berfokus pada empat pilar utama.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, pemenuhan standar pelayanan sektor prioritas, serta akuntabilitas pengawasan dan pengadaan barang/jasa.
Fraksi NasDem menyoroti kehati-hatian dalam penetapan target PAD 2026. Pertanyaan krusial diajukan terkait potensi shortfall jika target terlalu tinggi, serta risiko fiskal terbesar dan langkah mitigasinya.
Fraksi NasDem mendesak penjelasan mengenai potensi pajak yang belum tergarap optimal, seperti pajak parkir, reklame, dan hotel.
Fraksi NasDem mempertanyakan strategi konkret pemerintah dalam menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh, sebagai upaya meningkatkan penerimaan.
Pemerintah Kota diminta untuk menjabarkan strategi komprehensif dalam mengantisipasi penurunan dana transfer pusat, guna menjaga stabilitas keuangan daerah.
Efisiensi, Value for Money, dan Rasionalisasi
Di sektor belanja, Fraksi NasDem menekankan pentingnya pergeseran fokus dari rutinitas birokrasi menjadi belanja yang benar-benar berdampak langsung.
Value for Money dalam Belanja Operasional, Pemerintah Kota didorong untuk menerapkan strategi efisiensi belanja dengan prinsip Value for Money (nilai untuk uang), terutama pada komponen belanja operasional seperti listrik, air, pemeliharaan kantor, serta rasionalisasi kegiatan rutin (rapat, ATK).
Terkait Struktur Belanja Pegawai, Fraksi NasDem menanyakan strategi untuk mereduksi dominasi belanja pegawai agar tidak menghambat fokus pada belanja modal dan program publik.
Fraksi menanyakan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya yang memprioritaskan wilayah pinggiran atau pemerataan pembangunan, serta mekanisme evaluasi kualitas hasil pembangunan tahun sebelumnya.
Sedangkan Pertanyaan Sektoral Prioritas, Fokus NasDem juga diarahkan pada sektor pelayanan dasar dan isu-isu sosial krusial.
Fraksi NasDem mempertanyakan apakah alokasi anggaran 20% pendidikan dan alokasi kesehatan sudah memenuhi standar minimal, serta efektivitas program prioritas untuk meningkatkan kualitas guru dan penanganan stunting. Perlu adanya indikator kualitas anggaran yang diukur secara output dan outcome.
Dilanjut untuk Perlindungan Sosial & Kemiskinan, Diperlukan kejelasan mengenai program dan anggaran yang diarahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem serta strategi memastikan basis data terpadu (DTKS) selalu valid.
Fraksi NasDem juga menanyakan tentang Perekonomian & UMKM, Dukungan APBD 2026 untuk pemulihan UMKM pasca-pelambatan ekonomi, serta strategi inkubasi startup lokal.
Reformasi Birokrasi Dipertanyakan, implementasi sistem digitalisasi pemerintahan, serta anggaran untuk keamanan informasi (cyber security).
Pengawasan, Akuntabilitas, dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Fraksi NasDem menuntut transparansi dan pengawasan ketat, terutama dalam proses pengadaan.
Fraksi mendesak jaminan bahwa tidak ada paket yang dipecah-pecah (pecah-pecah) untuk menghindari tender, serta mekanisme pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dalam PBJ.
Berikutnya Kualitas dan HPS, Perlu adanya penegasan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun berdasarkan survei pasar yang benar, sekaligus mekanisme tindak lanjut terhadap penyedia yang kualitas kerjanya buruk.
Fraksi Partai NasDem berharap Pemerintah Kota Probolinggo dapat memberikan jawaban yang terperinci, konkret, dan terukur atas seluruh masukan yang disampaikan. Hal ini penting untuk memastikan R-APBD 2026 menjadi instrumen fiskal yang kuat, realistis, dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.***
Editor: Aspari AR
Sumber:
H. Moh. Nunung Toha
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Probolinggo



Komentar
Posting Komentar
Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami