Komisi III DPRD Soroti Progres Minus Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo

-
PROLINK🌏News Media 



KOTA ​PROBOLINGGO - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menunjukkan keseriusan dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek lanjutan pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo di Jalan Matrip.

​Hasil sidak ini mengungkapkan bahwa progres fisik pembangunan masih berada di angka minus (terlambat) dari target yang seharusnya, menimbulkan kekhawatiran besar mengenai potensi mangkraknya kembali proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

​Proyek Lanjutan Senilai Rp3,9 Miliar Terancam Molor, Pembangunan Gedung Inspektorat ini merupakan proyek lanjutan setelah pekerjaan sebelumnya sempat terhenti atau mangkrak. Proyek ini digarap oleh pemenang tender yang baru, CV Tujuh April, dengan nilai kontrak Rp3,9 miliar dan tenggat waktu penyelesaian pada Desember tahun ini.



​Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menegaskan bahwa Komisi III tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau ketat pelaksanaan proyek.

​"Kami ingin proyek ini berjalan benar dan sesuai aturan. Jangan ada perubahan sepihak. Kalau ada, harus dikaji bersama perencana. Kami akan panggil Dinas PUPR dan rekanan untuk dimintai penjelasan," tegas Mukhlas Kurniawan.

​Progres Jauh di Bawah Target dan Ditemukan Perubahan Desain
​Dari pantauan di lapangan, Komisi III mendapati sejumlah isu krusial:

​Keterlambatan Progres: Anggota Komisi III, Robit Riyanto, menyebutkan bahwa progres pengerjaan baru mencapai 16% dalam satu bulan terakhir. Angka ini dinilai minus 3% dari target yang seharusnya, yakni sekitar 19%.

​Kekhawatiran Penyelesaian: Robit Riyanto secara tegas menyatakan pesimismenya proyek dapat selesai tepat waktu jika kontraktor tidak segera menambah tenaga kerja dan mengebut pengerjaan.

​Ditemukan adanya indikasi perubahan desain yang tidak dikomunikasikan secara baik, serta adanya masalah teknis seperti lengkungan dak pada bagian struktur horizontal yang merupakan warisan dari pengerjaan tahap sebelumnya.

​Menyikapi temuan ini, Komisi III berencana segera memanggil pihak terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PKP, pihak pelaksana (kontraktor), dan konsultan pengawas proyek, dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP).

​"Kami nanti akan memanggil pihak pelaksana, pihak PU, dan pihak pengawas untuk diskusikan apa yang diubah, untuk disinkronkan. Kami di Komisi III sudah memperjuangkan anggaran Rp3,9 miliar agar gedung bisa segera selesai dan dimanfaatkan. Jangan sampai pengerjaan mandek," tambah Mukhlas Kurniawan.



​Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan proyek strategis milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut tidak kembali terancam mangkrak dan dapat dimanfaatkan sesuai jadwal, mengingat pembangunan kantor Inspektorat ini telah menjadi isu yang berlarut-larut.***

Editor: Aspari AR










Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya