Kontroversi Proyek Hanggar Pengolahan Sampah DLH Kota Probolinggo: DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Saling Klaim Progres

-
PROLINK🌏News Media 



KOTA PROBOLINGGO – Proyek pembangunan hanggar pengolahan sampah di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukabumi, Kota Probolinggo, senilai Rp1,9 miliar, memicu perdebatan sengit antara legislatif dan eksekutif. Komisi III DPRD Kota Probolinggo menyatakan pesimistis proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pemilik proyek bersikukuh optimistis rampung sesuai jadwal.

Ketegangan ini muncul setelah rombongan Komisi III DPRD melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi proyek di Jalan Anggrek, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, pada Kamis, 13 November 2025. DPRD Sebut Progres Minus 12 Persen, Deadline Mepet, Anggota Komisi III DPRD, Robit Riyanto, menyatakan bahwa progres fisik proyek yang dikerjakan oleh CV Ika Mulya Cipta Mandiri tersebut masih tertinggal. Menurutnya, pekerjaan saat ini tercatat minus 12 persen dari target yang ditetapkan.

"Menurut kami, proyek ini tidak akan selesai tepat waktu. Progresnya minus 12 persen, sementara tenggat (waktu kontrak) tinggal 10 hari, yaitu hingga 26 November 2025," tegas Robit.

Ia merinci, sejumlah pekerjaan utama masih belum rampung, termasuk pengecoran lantai (rabat), pemasangan kolom dan balok penyangga, hingga pemasangan besi kanal H dan atap hanggar. Robit juga menyinggung potensi kendala keuangan yang mungkin dihadapi kontraktor.

DLH Klaim Progres Positif dan Yakin Selesai Tepat Waktu, Berbeda pandangan dengan legislatif, Kepala DLH Kota Probolinggo, Retno, membantah keras klaim keterlambatan tersebut. Retno menegaskan bahwa data minus 12 persen adalah data lama.

"Minus 12 persen itu data lama. Sekarang progres sudah plus (positif), hanya saja belum dihitung secara final. Kami yakin pekerjaan bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak," ujar Retno.

Ia mengakui bahwa pekerjaan berat yang tersisa adalah pengecoran lantai, kolom, dan balok. Namun, Retno memastikan bahwa setelah bagian tersebut selesai, sisa pekerjaan lain dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Pihak DLH juga mengklaim telah menindaklanjuti semua saran yang diberikan oleh Komisi III saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, yang memimpin sidak, menyampaikan bahwa hasil temuan di lapangan memang menunjukkan progres minus. Namun, ia mencatat optimisme dari pihak DLH.

"Semuanya tergantung pada komitmen pelaksana proyek. Kami hanya mengingatkan, waktu tinggal 10 hari lagi. Jangan sampai proyek ini gagal diselesaikan sesuai jadwal," pesan Muchlas, sambil mendesak kontraktor untuk segera mendatangkan material bangunan yang masih belum lengkap.

Hanggar ini merupakan salah satu proyek strategis DLH dalam upaya modernisasi pengelolaan sampah. Fasilitas ini nantinya akan menampung mesin RDF (Refuse Derived Fuel) yang memiliki kapasitas mengolah hingga 100 ton sampah per hari.
Sampah yang diolah akan dicetak menjadi balok dan dikirim ke pihak ketiga atau pabrik pengolah, seperti pabrik semen sebagai bahan bakar alternatif, sementara sampah organik akan diolah menjadi pupuk.

Baik DPRD maupun DLH berharap agar proyek vital ini tidak mengalami pemutusan kontrak, sehingga upaya pengurangan volume sampah di TPA Sukabumi dapat segera berjalan sesuai rencana.***

Editor: Aspari AR 












Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya