Operasional Perseroda Ditunda Hingga 2026, Wali Kota Probolinggo Tunggu Realisasi Hibah Proyek Pipanisasi

-
PROLINK🌏News Media

DPRD Setuju Modal Rp18,4 Miliar, Namun Desak Pembaharuan Kajian Kelayakan Usaha

KOTA PROBOLINGGO – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo telah menetapkan keputusan strategis terkait jadwal operasional Perseroan Daerah (Perseroda) Bahari Tanjung Tembaga. Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa Perseroda tidak akan memulai operasional penuh pada awal tahun 2026, melainkan akan disesuaikan dengan realisasi dan kejelasan terkait penerimaan Hibah Proyek Pipanisasi.




Keputusan ini diambil sebagai langkah manajemen risiko untuk memastikan Perseroda dapat berjalan efisien dan efektif sejak hari pertama, didukung penuh oleh infrastruktur vital yang menjadi kunci daya ungkit bisnis di sektor kemaritiman.

Meskipun operasional perusahaan ditunda, Pemkot Probolinggo memastikan komitmen finansialnya tetap berjalan. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkot akan mencairkan dana penyertaan modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga sebesar Rp18,4 Miliar.

Wali Kota menekankan bahwa alokasi modal ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan kesiapan perusahaan. "Dana ini kami siapkan untuk memastikan begitu infrastruktur pendukung (pipanisasi) rampung, Perseroda dapat langsung melompat dan berdaya saing, dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel," jelasnya.

Menanggapi kebijakan Pemkot, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, melalui Rapat Paripurna dan kerja Panitia Khusus (Pansus), menyatakan persetujuan bersyarat terhadap alokasi modal dan penundaan strategis tersebut.

Anggota Pansus DPRD Probolinggo menegaskan bahwa Dewan akan menerapkan pengawasan ketat ( strict oversight ) terhadap penggunaan dana Rp18,4 Miliar selama masa penundaan, demi mencegah penyalahgunaan dan memastikan modal daerah tidak menganggur tanpa nilai tambah.

Tuntutan Utama DPRD:
  • Pembaharuan Kajian Kelayakan Usaha: DPRD mendesak Pemkot agar segera memperbarui Kajian Kelayakan Usaha ( Feasibility Study ) Perseroda. Pansus menilai kajian yang dijadikan dasar pengajuan penyertaan modal masih menggunakan data yang usang (periode 2020-2023) dan tidak lagi relevan dengan dinamika bisnis saat ini.

  • Mekanisme Akuntabilitas: Pemkot diwajibkan menyusun dan melaporkan mekanisme pengawasan serta proyeksi keuangan yang terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan.

  • Akselerasi Proses Hibah: DPRD menuntut Pemkot untuk mempercepat proses lobi dan koordinasi terkait realisasi Hibah Proyek Pipanisasi agar penundaan operasional Perseroda tidak berlarut-larut, yang dapat menghambat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja.

Pembentukan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga merupakan upaya Pemkot untuk meningkatkan peran daerah dalam mengelola potensi kemaritiman, namun kesuksesannya kini sangat bergantung pada sinkronisasi antara ketersediaan modal yang disetujui DPRD dan realisasi infrastruktur strategis yang ditunggu dari skema hibah.***

Editor: Aspari AR 











Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya