Aksi Kontroversial Gubsu Bobby Nasution Soal Pelat BL Picu Gelombang Protes Warga Aceh

-

PROLINK🌏News



MEDAN, SUMATERA UTARA – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, kembali menjadi sorotan publik menyusul aksinya menghentikan langsung truk berpelat nomor Aceh (BL) di jalanan Sumatera Utara pada Minggu (28/9/2025). Video dari insiden tersebut dengan cepat viral, memicu gelombang protes keras, khususnya dari warganet Aceh, yang menuding kebijakan Gubsu diskriminatif dan berpotensi memicu sentimen antar daerah.




Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, Bobby Nasution terlihat tegas meminta sopir truk yang melintas di kawasan Kabupaten Langkat untuk segera mengganti pelat nomor kendaraannya dari luar daerah (BL) menjadi pelat Sumut (BK atau BB).


"Kendaraan yang beroperasi setiap hari di Sumut harus taat pajak di Sumut. Ganti pelat sekarang juga," tegas Bobby Nasution di hadapan aparat dan masyarakat setempat, merujuk pada upaya penegakan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya.


Penegakan Pajak vs. Diskriminasi

Pernyataan Gubsu Bobby Nasution sontak menyulut amarah publik Aceh. Media sosial meledak dengan kritik, menuding kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi. Para warganet mempertanyakan mengapa kendaraan berpelat Sumut (BK) bebas keluar masuk Aceh tanpa dipermasalahkan, sementara kendaraan berpelat BL dipersulit di Sumut.


Kolom komentar di berbagai platform dibanjiri reaksi, dengan lebih dari 150 netizen mengecam langkah Gubsu. Salah satu komentar yang viral menyinggung latar belakang keluarga Bobby, sementara netizen lainnya bahkan secara langsung men-tag Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan komentar berbahasa Aceh: "Kiban Ka Plat Aceh ka di persulit" (Bagaimana ini? Pelat Aceh sudah dipersulit). Hal ini mengindikasikan bahwa isu ini telah menyentuh batas-batas identitas dan kewilayahan.


Aroma Politik di Tengah Isu Sensitif

Peristiwa ini juga tak luput dari analisis para pengamat. Sejumlah pihak mencurigai adanya "aroma politik" di balik kebijakan mendadak tersebut, mengingat tensi Pilkada yang semakin mendekat, serta isu lama terkait perebutan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil.


"Gubernur Sumut sedang 'bermain api,'" ujar beberapa pengamat, mengingatkan bahwa hubungan Aceh dan Sumut kerap berada di titik sensitif. Kebijakan yang menyentuh simbol-simbol identitas seperti pelat nomor dikhawatirkan dapat membakar emosi warga dan merusak stabilitas hubungan antarprovinsi.


Kini, bola panas berada di tangan Bobby Nasution. Publik menanti langkah selanjutnya, apakah Gubsu akan bergeming pada sikap kerasnya demi penegakan pajak, ataukah ia memilih meredakan gejolak sentimen yang telah terlanjur membakar emosi warga Aceh demi menjaga keharmonisan hubungan antar daerah.***











Lokasi: Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya