Melalui Sosialisasi Perda LKK, DPRD Dorong Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

-
prolinknewsmedia.com


KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Komisi I DPRD menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Pendopo Kecamatan Kanigaran, Senin, 15/9/2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kelurahan, melalui wadah LKK yang telah diatur secara resmi dalam Perda Kota Probolinggo.

Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini, Isah Junaidah, S.E. selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo dan Supriyanto sebagai anggota Komisi I, keduanya merupakan anggota DPRD periode 2024–2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Keduanya memaparkan secara langsung materi sosialisasi, terkait struktur, fungsi, dan mekanisme kerja LKK sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan.

Peserta sosialisasi terdiri dari unsur LKK yang berasal dari enam kelurahan di wilayah Kecamatan Kanigaran, yakni Kelurahan Kanigaran, Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, Sukoharjo, Curahgrinting, dan Tisnonegaran, serta beberapa staf Kecamatan Kanigaran.

Bertindak sebagai moderator dalam kegiatan ini adalah Bapak Suharyono, S.Sos., M.A.P., Sekretaris Kecamatan Kanigaran, yang turut mendampingi jalannya diskusi dan tanya jawab.

Salah satu isu yang mencuat dalam sesi diskusi adalah pertanyaan dari saudara Fery, Ketua Karang Taruna Kelurahan Curahgrinting, terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Karang Taruna. Ia menyampaikan bahwa meskipun Karang Taruna dituntut aktif mendukung program pemerintah, belum ada dukungan honor bulanan seperti yang diterima oleh Ketua RT, RW, Posyandu, dan PKK.

Menanggapi hal tersebut, Isah Junaidah menjelaskan, bahwa pembahasan mengenai BOP untuk Karang Taruna dan LKK lainnya telah masuk dalam agenda Badan Anggaran (Banggar) DPRD. “Insya Allah tahun 2026 akan terealisasi, sehingga keberadaan Karang Taruna bisa lebih maksimal dalam berperan serta membangun Kota Probolinggo,” ujarnya.

Supriyanto, Anggota komisi lainnya menambahkan, bahwa Karang Taruna diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan positif di masyarakat, mendukung wajah Kota Probolinggo yang semakin bersolek dan berdaya saing.

“Peran Karang Taruna sangat penting dalam membangun citra kota melalui kegiatan yang kreatif dan produktif,” tuturnya.




Kegiatan sosialisasi dimulai pukul 09.14 WIB. dan ditutup pukul 10.12 WIB. Meski dirasa kurang maksimal karena keterbatasan waktu, para narasumber membuka ruang komunikasi lanjutan melalui Nomor WhatsApp bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan lebih lanjut.

Sebagai penutup, seluruh peserta dan narasumber melakukan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus memperkuat peran LKK dalam pembangunan Kota Probolinggo yang inklusif dan partisipatif.***











Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya