DPRD Kota Probolinggo Sahkan Dua Raperda Penting, Perkuat Ekonomi dan Fiskal Daerah

-
PROLINK🌏News



PROBOLINGGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna pada Senin (6/10) siang di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD. Rapat ini mengagendakan penetapan dua keputusan krusial: Keputusan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perseroan Perseroda Daerah Bahari Tanjung Tembaga (hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur) dan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur).




Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dan Wakil Wali Kota (Wawali), Ina Dwi Lestari.

Perseroda Bahari Tanjung Tembaga: Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota dr. Aminuddin menegaskan bahwa pembentukan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga merupakan langkah strategis. "Pendirian Perseroda ini bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat," jelas Wali Kota Amin.

Ia menambahkan harapannya agar Perseroda ini dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota untuk mewujudkan pembangunan yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan.

Senada dengan Wali Kota, Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perseroda, Muchlas Kurniawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa pendirian Perseroda ini diharapkan menjadi pedoman dalam mendukung potensi pelabuhan sebagai upaya signifikan untuk meningkatkan PAD dan mencapai kemandirian fiskal daerah.

Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Tingkatkan Pelayanan Publik

Agenda kedua membahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Juru Bicara Pansus, Riyadlus Sholihin Firdaus, menyatakan bahwa perubahan Perda ini bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Pemimpin rapat, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari proses fasilitasi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut.



Komitmen Sinergi Eksekutif-Legislatif

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir oleh fraksi-fraksi, diawali oleh fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Imam Hanafi, diikuti fraksi PKB, PKS, Partai Golkar oleh Guruh, dan seterusnya.

Menutup rangkaian rapat, Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama, masukan, dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan akuntabel. "Dengan disetujuinya kedua Raperda ini, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah," tutupnya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota dan pimpinan DPRD terhadap kedua Raperda tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.***

#dprdkotaprobolinggo #kotaprobolinggo #rapatparipurna #raperda #ekonomi #umkm #koperasi #kmp #jawatimur




Editor: Aspari AR 










Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya