Guruh Dwi Prasetyo Tegas Bacakan 3 Pandangan Fraksi Partai Golkar Terkait 2 Raperda Kota Probolinggo

-
PROLINK🌏News





PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo selangkah lebih maju dalam memperkuat ekonomi daerah setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting. Persetujuan ini dicapai dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari pada Senin siang, 6 Oktober 2025, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat.



Sah! DPRD Probolinggo Setujui Pendirian Perseroda Bahari Tanjung Tembaga dan Raperda Pajak-Retribusi

Agenda utama rapat adalah Penetapan Keputusan DPRD tentang Raperda atas Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bahari Tanjung Tembaga dan Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua Raperda ini telah melalui proses fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Komitmen Pemda untuk Perekonomian dan PAD
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa pembentukan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga adalah langkah strategis.

"Pembentukan Perseroda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas kerja sama, masukan, dan komitmen dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan akuntabel. Dengan disetujuinya kedua Raperda ini, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah.







Harapan dan Catatan Kritis dari Fraksi

Sebelumnya, berbagai fraksi menyampaikan pandangan, salah satunya Fraksi Partai Golkar melalui Juru Bicara Guruh Dwi Prasetyo. Fraksi Golkar memberikan tiga catatan penting terkait Perda Perseroda Bahari Tanjung Tembaga:

1. Sosialisasi dan Pemanfaatan Ekonomi: Pemerintah diminta untuk segera mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi di daerah pelabuhan untuk mengembangkan usaha, namun tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aturan Teknis: Fraksi meminta agar aturan-aturan teknisnya segera dibuat dan dilaksanakan agar Peraturan Daerah ini dapat segera berjalan efektif.
3. Rekrutmen Profesional: Untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kerap merugi atau menjadi alat politik, Fraksi Partai Golkar menekankan agar rekrutmen sumber daya manusia dilaksanakan secara profesional dan memiliki kapabilitas yang dibutuhkan.

Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo, serta berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD terhadap kedua Raperda tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.***

#dprdkotaprobolinggo #kotaprobolinggo #rapatparipurna #raperda #ekonomi #umkm #koperasi #kmp #jawatimur



Editor: Aspari AR 









Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya