DPRD Kota Probolinggo Minta Pemkot Sajikan Kajian Bisnis Komprehensif Sebelum Suntik Modal Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga

-
PROLINK🌏News Media






KOTA PROBOLINGGO – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo untuk mendirikan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) di bidang logistik kepelabuhanan, Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga, disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai langkah strategis menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) sebesar Rp 18,4 miliar memicu diskusi mendalam di kalangan anggota dewan, yang fokus pada pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.



Para anggota DPRD meminta agar inisiatif ambisius ini didukung oleh kajian kelayakan bisnis (feasibility study) yang lebih komprehensif. Permintaan ini dilayangkan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa investasi modal awal yang cukup besar ini akan memberikan return on investment (ROI) yang jelas dan terukur, sekaligus meminimalisir potensi risiko kerugian di masa depan.

Pada Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, besaran modal awal yang diajukan Pemkot sebesar Rp 18,4 miliar menjadi perhatian utama. Meskipun mendukung tujuan pendirian Perseroda untuk mengoptimalkan aset dan potensi Pelabuhan Probolinggo, sejumlah fraksi menekankan bahwa besarnya angka tersebut menuntut tingkat transparansi dan proyeksi keuntungan yang lebih meyakinkan. Desakan untuk menyajikan data dan analisis yang lebih mendalam menunjukkan sikap konstruktif dewan dalam mengawal anggaran daerah.

Sejumlah dukungan dan Pengawasan Ketat
Sikap fraksi-fraksi di DPRD secara umum menunjukkan dukungan dengan catatan terhadap inovasi untuk pertumbuhan ekonomi, dibarengi dengan komitmen untuk melaksanakan pengawasan ketat.

Fraksi Mayoritas PDI Perjuangan, PKB, dan Golkar, Mendukung inisiatif pendirian Perseroda sebagai upaya out of the box untuk pertumbuhan ekonomi, namun dengan penekanan kuat pada profesionalisme manajemen dan akuntabilitas penggunaan dana penyertaan modal, Mereka meminta jaminan keuntungan yang signifikan dalam waktu yang realistis.






Sedangkan Fraksi Gerindra-PPP (GPIR) dan NasDem, Lebih fokus pada mitigasi risiko investasi. Mereka menuntut penjelasan detail mengenai sumber pendanaan, proyeksi keuntungan yang spesifik, serta dampak positif Perseroda terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan pelabuhan.

Fraksi ini menyarankan agar penyuntikan modal dilakukan secara bertahap berdasarkan capaian kinerja.




Fraksi Kritis Kontekstual PKS, Menyoroti perlunya kejelasan filosofi dan tata kelola serta operasional Perseroda yang baru, meminta Pemkot untuk membandingkan manfaat yang didapat dengan risiko yang ditanggung. Mereka menegaskan bahwa Raperda harus didukung oleh proyeksi bisnis yang bankable dan tim manajemen yang memiliki kredibilitas teruji.



Menyikapi pandangan fraksi, proses legislasi akan dilanjutkan dengan Jawaban Wali Kota Probolinggo. Proses ini akan melibatkan rapat komisi dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mencapai titik temu antara aspirasi peningkatan PAD dan prinsip kehati-hatian fiskal.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menjelaskan bahwa anggaran Rp 18,4 miliar tersebut akan dialokasikan antara lain untuk biaya operasional, pengadaan barang angkutan, dan kebutuhan infrastruktur awal.

"Kami menargetkan Perseroda ini dapat mulai beroperasi pada tahun 2026, atau jika ada kendala, paling lambat 2027," kata dr. Aminuddin. Ia juga menambahkan rencana Pemkot untuk membuka penjualan saham kepada masyarakat Kota Probolinggo. Langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat basis modal perusahaan daerah tersebut.***


Editor: Aspari AR 











Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya