MALANG Menuju KOTA METROPOLITAN?

-
PROLINK🌏News Media



MALANG, JATIM – Kota Malang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai salah satu dari 50 Daerah Prioritas Nasional dalam rencana pembangunan periode 2025–2029. Penetapan strategis ini membuka jalan bagi Kota Malang untuk secara resmi naik status dari Kota Besar menjadi Kota Metropolitan, sekaligus diusulkan sebagai Kota Pendidikan prioritas nasional.




Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut. Ia menjelaskan bahwa meskipun populasi penduduk tetap (ber-KTP) Kota Malang berada di bawah satu juta jiwa, jumlah populasi dinamis termasuk hampir 800 ribu mahasiswa membuat beban aktivitas dan mobilitas di kota ini setara dengan kota metropolitan.

“Selama ini, perencanaan pembangunan kami terbentur klasifikasi ‘Kota Besar’, sehingga banyak program strategis yang tidak bisa didorong secara maksimal. Dengan status usulan metropolitan ini, pusat telah menangkap realitas bahwa kebijakan dan perencanaan di Kota Malang sudah seharusnya berbasis metropolitan,” ujar Wahyu.

Peningkatan status ini membawa konsekuensi positif, terutama dalam hal dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang telah menyusun rencana teknis untuk mengawal program ini.

Prioritas utama pembangunan adalah mengatasi masalah kemacetan dan konektivitas antar wilayah, sejalan dengan karakteristik kota metropolitan. Salah satu titik krusial yang tengah dikaji adalah Simpang Empat Blimbing dan kawasan sekitarnya.

Opsi pembangunan infrastruktur penunjang, seperti flyover atau underpass, kembali dikaji secara mendalam melalui Feasibility Study (FS) untuk menemukan solusi transportasi jangka panjang yang efektif dan efisien.

Dengan status prioritas, Pemkot Malang berharap dukungan pendanaan pusat dapat mempercepat penanganan permasalahan infrastruktur klasik, seperti banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah, termasuk proyek strategis seperti pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di TPA Supit Urang.

Sejalan dengan upaya pembangunan fisik, Kota Malang juga menunjukkan kematangan di sektor pelayanan publik dan keuangan daerah melalui digitalisasi.

Keberhasilan implementasi sistem digital dalam pengelolaan pajak daerah terbukti mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikanTentu, ini adalah berita yang lebih lengkap dan profesional mengenai langkah Kota Malang menuju status Metropolitan:

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Handi Priyanto menyatakan, hasil tersebut menjadikan Kota Malang sebagai teladan nasional dalam hal optimalisasi PAD berbasis digital. "Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi soal membangun kepercayaan publik. Kami memastikan setiap rupiah dari warga kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik," tegasnya.

Dengan dukungan status prioritas nasional dan fokus ganda sebagai metropolitan dan kota pendidikan, Kota Malang kini berada di jalur akselerasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup, mobilitas, dan layanan publik bagi seluruh warganya.***

Editor: Aspari AR











Lokasi: Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya