DPRD Kota Probolinggo Sahkan Propemperda 2026, Perkuat Sinergi Legislasi Bersama Eksekutif

-




PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo resmi menetapkan Keputusan DPRD atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Senin (22/12/2025).

Agenda strategis ini menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan instrumen hukum daerah antara pihak legislatif dan eksekutif. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah.



Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Pj. Sekda Rey Suwigtyo, serta jajaran asisten, staf ahli, hingga kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Dalam prosesi sidang, Sekretaris DPRD, Teguh Bagus, membacakan rancangan keputusan yang menegaskan bahwa penyusunan Propemperda 2026 merupakan hasil harmonisasi intensif antara badan legislatif dan pemerintah kota.

“Program Pembentukan Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman serta landasan yuridis bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD dalam menyusun serta membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sepanjang tahun anggaran 2026,” ujar Teguh Bagus dalam laporannya.

Penetapan Propemperda ini diharapkan mampu menciptakan payung hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Probolinggo, sekaligus menjamin efektivitas pembangunan daerah di masa mendatang. Sinergi ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam mengedepankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan disahkannya keputusan ini, DPRD Kota Probolinggo menegaskan fungsinya dalam mengawal regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota.***

Penulis: Aspari AR
Editor: Aspari AR 

#DPRDKotaProbolinggo #Propemperda2026 #PemkotProbolinggo #LegislasiDaerah #SorotanPublic #ProbolinggoImpressive













PT.ARIFIN INTER MEDIA

YAYASAN KAJIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YAKTIBHI )

website : www.yktibhi.tech – email : official.tibakum@gmail.com

Nomor AHU-0002999.AH.01.04.Tahun 2020

Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEDIA GRUP:
sorotanpublic.com teropongdunianews.my.id
prolinknewsmedia.blogspot.com


di terbitkan bedasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan.

Dalam perkembangan era globalisasi dan digitalisasi saat ini, semua sektor di tuntut memberikan dan mendapatkan informasi cepat, akurat dan berimbang yang sesuai dengan teknologi yang saat ini di pergunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Media Online
teropongdunianews.my.id
sorotanpublic.com
prolinknewsmedia.blogspot.com

Hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang di butuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan Berita Penuh Warna, Berimbang, Teraktual, Terpercaya, Mengupas Fakta, Tajam dan Integritas.

Semoga Media Online
teropongduninews.my.id
sorotanpublic.com
prolinknewsmedia.blogspot.com
menjadi Sorotan Publik yang terdepan dan terpercaya untuk memberikan Literasi, Edukasi dan Informasi kepada seluruh Masyarakat Indonesia.

Sekali lagi kami mengucapkan banyak terimah kasih sudah mengikuti setiap Pemberitaan yang kami sajikan.

Berikut Susunan 
Redaksi:

CEO:
Arifin Rahim

PIMPINAN REDAKSI:
Arifin Rahim

DEWAN PENASEHAT:
- Jend. TNI. (Purn) AM. Hendropriyono
- Jend. Pol. (Purn) Tito Karnavian
- Komjen. Pol. (Purn) Susno Duadji
- Marsda. TNI. (Purn) Johnny. FP. Sitompul
- Kol. CPM. (Purn) Pranoto Abdullah.
- Jono Darsono H.S.T,.M.H
- Prof. Sutan Nasomal,sh.mh.phd
- Adv. Aswandi Hijrah, S.H, M.H
- Adv. Muh Hendra Cahyadi Ashary, S.H, M.H, C.HTC, C.HTH, C.B
 

DEWAN PENASEHAT :
- MARIYANTO

ADMIN:
- Nanda Nursifa

REDAKTUR PELAKSANA:
- Muh. Arifin Rahim

EDITOR:
- Amiruddin Husain
- M. Sohidi

AHLI IT:
- VIANDSYAHREZAH (DEVELOPMENT APP & WEBSITE).

KAPERWIL PROVINSI SULSEL:
- Larty Rafina

MEDAN - SUMUT:
- FUAD HELRully 007

KORLAP LIPUTAN:
- FIRMAN M.karca

KAPERWIL ACEH:
- DWI HERMNANTO

KAPERWIL SUMSEL:
- Jefri

JATIM - KABIRO PROBOLINGGO RAYA:
- ASPARI AR

Kabiro Polmas:
- Wagio

KABIRI MOROWALI:
- NURYADIN ,N

Kabiro sulsel : umar
Kabiro Sulawesi Utara,Rizal
kabiro takalar, Muh syibli 
kabiro,ngawi,M.johan Ardinasyah

Wartawan Kab. Gowa
TEGUH APRIYANTO

Wartawan Investigasi : Sandi

Wartawan : SINARPIN TINRI

Wartawan: INVESTASIGASI : JUMARI

wartawan jakarta,                              Zainulloh

wartawati investigasi Jayapura : Hayati

Hendra Sulaiman 

M.Nasir

KABIRO LUWU UTARA : ROSMAN

KABIRO JAYAPURA :MUH RUSLAN

HAMID SULTON HARAHAP *KABIRO TAPANULI SELATAN*

RONALD HARAHAP : KAPERWIL TABAGSEL

WARTAWAN INVESTASIGA LUWU UTARA: MARIYADI                  

IBRAHIM 

Abdullah dg Lalang kak

Samsul

Safri. N

Muh,ADE

GHIBRAN RAMADHAN RACHIM

MUH. SUDIRMAN,S.Kep

Muhammad ramlyy

WARTWAN SULSEL,                       

DJHOLI                                                    IRFAN PRASTYA                                 IDUL SIRAJUDDIN

kepala :korwil :                             
A.hendra kusuma
Wartawan sulsel.
Kepala: Korwil Jawabarat
Alamat : Redaksi: Kota Makassar 
penanggung : Jawab Penulis.

https://teropong dunia news.my.id, dilengkapi surat peliputan/Kartu Pers dan serta mencantumkan namanya didalam kolom Redaksi. Benar wartawan sorotanpublic.com, Dan Jika ada yang mencurigakan terhadap wartawan atau anggota segera hubungi pemimpin Redaksi.kami
Lokasi: Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Terimakasih atas kunjungan Anda di situs resmi kami

Postingan populer dari blog ini

Kartu Pendalungan dan Bestari Resmi Dinyatakan Tidak Berlaku, Diganti Kartu Amanah

-
Gambar
PROLINK🌏News KOTA PROBOLINGGO, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo secara resmi mengumumkan Kartu Pendalungan dan Kartu Bestari tidak berlaku lagi sebagai identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK). Sebagai gantinya, Pemkot Probolinggo memperkenalkan Kartu Amanah yang akan menjadi identitas tunggal bagi warga penerima manfaat. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wajib Melampirkan Kartu Amanah untuk Permohonan SKTM Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat yang akan mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini wajib melampirkan Kartu Amanah. Kartu Amanah sendiri diterbitkan oleh ULTPK dan berfungs...
Baca selengkapnya

Tiga Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Dua Motor di Probolinggo

-
Gambar
prolinknewsmedia.com PROBOLINGGO, Suasana di Jalan Raya Sukapura, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/8/2025) malam, mendadak mencekam. Sekitar pukul 18.30 WIB, dua sepeda motor terlibat tabrakan keras yang berujung maut. Insiden bermula ketika sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor yang dikendarai Moch. Sholihin (44) membonceng istrinya, Lilik Utaminingsih (42), melaju dari arah barat. Saat sampai di lokasi, Sholihin berniat membelokkan kendaraannya ke arah selatan. Namun pada saat yang sama, dari arah selatan melaju kencang sepeda motor Honda CBR N-3181-QQ yang dikendarai Rofiatul Roziqin (18). “Karena jarak yang terlalu dekat membuat kedua pengendara tak sempat menghindar. Benturan keras pun tak terelakkan, menghantam bagian depan Honda Supra yang ditumpangi Sholihin dan Lilik,” Terang Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota  Aipda Muhammad Taufik. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Moch. Saleh Kota Probolinggo dalam kondisi luka b...
Baca selengkapnya

SMPN 2 Makassar Diduga Jadi Sarang Pungli Seragam dan Calo SPDB,Ketua Pandawa Pattingalloang Desak Investigasi dan Melakukan Aksi Demonstrasi

-
Gambar
prolinknewsmedia.com Makassar, Dunia pendidikan Kota Makassar kembali diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli). Kali ini, SMP Negeri 2 Makassar diduga kuat menjual seragam sekolah kepada siswa baru dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp1.800.000 per paket. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta program Wali Kota Makassar yang mengamanatkan pembagian seragam sekolah secara gratis untuk siswa SD dan SMP negeri. Praktik tak terpuji tersebut diperkuat oleh beredarnya kwitansi pembayaran yang diterima sejumlah orang tua siswa. Bukti transaksi itu menunjukkan adanya dugaan jual beli seragam secara langsung antara pihak sekolah dan wali murid, yang secara jelas mencederai semangat pemerataan pendidikan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Ketua Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran SE., menyatakan sikap tegas atas dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa yang merasa...
Baca selengkapnya