Fraksi Golkar Soroti 'Anggaran Siluman' dan Mendesak Percepatan Pembangunan Rest Area dalam Pandangan Akhir APBD 2026

PROLINK🌏News Media

KOTA PROBOLINGGO - Dari gedung yang dingin ber-AC, Sejumlah anggota legislatif dan eksekutif berkumpul untuk mendengarkan beberapa pidato dari juru bicara fraksi partai yang ada, bukannya ajang lomba pidato semata, tapi ini pandangan akhir fraksi-fraksi untuk kepentingan rakyat, khususnya rakyat kota Probolinggo.

Dari ruang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir (PA) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026, pada Sabtu (29/11/2025).

Suasana berubah menjadi agak hangat saat Fraksi Partai Golkar, yang diwakili oleh juru bicaranya Masda Putri Amelia, secara tegas menyatakan persetujuan terhadap R-APBD 2026, namun menyertakan sejumlah catatan kritis dan saran strategis, terutama yang berkaitan dengan transparansi anggaran dan optimalisasi aset daerah.

Isu Anggaran Siluman dan Akuntabilitas

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyoroti adanya program-program yang disebutnya sebagai "Anggaran Siluman", yakni kegiatan yang muncul tanpa melalui proses perencanaan yang matang dan transparan sebelumnya.

"Visualisasi perencanaan dan pelaksanaan perlu diperkuat pada setiap program, bukan hanya serapan anggaran semata. Banyak program yang muncul secara siluman tanpa adanya perencanaan yang matang sebelumnya," tegas Masda Putri Amelia.

Fraksi mendesak Pemerintah Kota Probolinggo untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas penuh dalam pelaksanaan APBD 2026. Hal ini mencakup penguatan sistem pengawasan internal dan audit keuangan untuk mencegah potensi penyimpangan, serta penyediaan informasi publik yang mudah diakses mengenai kinerja APBD.

Isu prioritas lain yang diangkat adalah lambatnya realisasi pembangunan Rest Area untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di depan Terminal Bayuangga.

Fraksi Golkar secara spesifik mendesak Pemerintah Kota untuk segera merealisasikan pembangunan fasilitas UMKM tersebut dengan memanfaatkan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim yang telah direncanakan. Percepatan ini dinilai krusial agar masyarakat dan pelaku UMKM dapat segera memanfaatkan area tersebut untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.

Setelah mencermati Nota Keuangan Walikota, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Jawaban Walikota, serta saran Badan Anggaran, Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa R-APBD 2026 secara umum telah disusun sesuai mekanisme dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Partai Golkar menyetujui R-APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah proses verifikasi oleh Gubernur Jawa Timur dan penyempurnaan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Eksekutif.

Secara umum, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis lain, antara lain: Pengentasan Kemiskinan dan Daya Saing Ekonomi, Meminta penguatan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi. Optimalisasi belanja di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan jasa harus berorientasi pada peningkatan kualitas, pemerataan, dan kemudahan akses. Program UMKM harus menyasar pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan melalui pendampingan berkelanjutan, serta dukungan sektor pariwisata, perikanan, dan industri rumah tangga yang strategis dan terukur. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk perlunya Perwali mengenai penebangan pohon, serta intervensi serius dan terintegrasi terhadap masalah banjir, sampah, dan drainase.

Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk memberikan reward kepada wajib pajak yang tertib.

"Semoga persetujuan ini, dengan segala catatan dan saran yang telah disampaikan, dapat dijadikan pegangan dan pertimbangan dalam pelaksanaan APBD beserta kebijakannya pada Tahun Anggaran 2026 demi mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi seluruh rakyat Kota Probolinggo," tutup Masda.***

Editor: Aspari AR 

Sumber: Liputan Rapat Paripurna DPRD kota Probolinggo (PA) Fraksi Partai Golkar