Kader dan Pengurus Wilayah Soroti Dugaan Praktik Politik Tidak Sehat Menjelang Pemilihan Ketua Umum PB PII: Wilayah Merasa Ditinggalkan dan Dikhianati

PROLINK🌏News Media

MEDAN - Sejumlah besar kader dan pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) di berbagai daerah menyatakan keprihatinan mendalam dan kekecewaan serius terkait dugaan praktik politik kekuasaan yang tidak sehat yang ditengarai terjadi di internal Pengurus Besar (PB) PII menjelang pemilihan Ketua Umum periode mendatang.

Kekhawatiran ini mengemuka seiring munculnya indikasi kuat adanya oknum atau kelompok elite yang diduga memanfaatkan situasi organisasi untuk kepentingan politik pribadi dan perebutan kursi kekuasaan, bahkan dengan mengorbankan kepentingan dan marwah pengurus wilayah.

Di tingkat akar rumput dan pengurus wilayah, dilaporkan adanya praktik yang dinilai mencederai nilai-nilai integritas PII. Laporan tersebut mencakup dugaan adanya pihak-pihak yang secara aktif "menjual dukungan wilayah" untuk kepentingan politik elite tertentu, sementara pada saat yang sama mereka terlibat dalam perebutan posisi strategis di tingkat pusat (PB PII).

Kekecewaan spesifik disuarakan oleh perwakilan pengurus wilayah, termasuk dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka merasa ditinggalkan dan dikhianati setelah perubahan sikap politik mendadak di tingkat elite, meskipun wilayah-wilayah tersebut telah memberikan dukungan dan kepercayaan sejak awal proses dinamika organisasi.

Seorang tokoh wilayah, yang meminta namanya tidak disebutkan, menyampaikan:

“Banyak wilayah merasa diperalat. Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada marwah organisasi, maka yang paling dirugikan adalah kader di bawah. PII adalah ruang perjuangan, bukan arena perebutan kursi atau transaksi politik,” tegasnya.

Situasi semakin diperkeruh dengan munculnya figur-figur dalam bursa perebutan kursi strategis PB PII, yang sebelumnya diketahui telah diberhentikan atau memiliki catatan kurang baik dari struktur wilayahnya sendiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan kader mengenai komitmen organisasi terhadap mekanisme resmi, proses kaderisasi yang sah, serta nilai-nilai etika.

Wilayah-wilayah menyayangkan pola politik seperti ini karena dinilai berpotensi merusak persatuan, menumbuhkan ketidakpercayaan, dan mengancam stabilitas internal organisasi secara keseluruhan.

Menanggapi dugaan praktik politik kotor ini, para kader dan pengurus wilayah secara serentak menyerukan agar PB PII segera mengembalikan proses organisasi pada aturan dasar, nilai etik, dan jati diri PII sebagai organisasi kader.

Mereka mendesak pimpinan PB PII untuk:

• Mengambil langkah tegas untuk menginvestigasi dugaan praktik politik tidak sehat.
• Memulihkan kepercayaan wilayah yang telah tergerus.
• Memastikan bahwa kepemimpinan PB PII ke depan dipilih berdasarkan integritas, kapabilitas, dan komitmen pada perjuangan organisasi, bukan dibangun di atas intrik atau pengkhianatan.

Para kader menekankan bahwa tujuan utama Musyawarah Nasional atau forum pemilihan Ketua Umum haruslah konsolidasi dan penguatan organisasi, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.***

Editor: Aspari AR 

Sumber: Pitri NST Medan