Komisi IV DPR RI Panggil Kementerian Kehutanan: Sorotan Tajam Terhadap Kerusakan Hutan Akibat Pembalakan Kayu Gelondongan Skala Besar

prolinknewsmedia.blogspot.com

JAKARTA - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Kehutanan pada hari ini, Rabu, 4 Desember 2025. Raker yang fokus membahas mitigasi dan evaluasi bencana banjir serta tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), dan dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta jajaran.

Rapat dibuka pada pukul 13.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Dalam pengantar pembuka, Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) secara lugas menyatakan bahwa bencana yang berulang di tiga provinsi tersebut bukan lagi sekadar anomali cuaca, melainkan dampak dari kerusakan ekologis serius di Pegunungan Bukit Barisan.

"Ini adalah alam keras bagi kita semua. Hujan deras akibat alam, namun ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia," tegas Siti Hediati Hariyadi.

Beliau mendesak Kementerian Kehutanan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai:

• Peta kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkena dampak bencana.
• Data tutupan lahan dan kerusakan hutan di DAS tersebut.
• Program dan alokasi anggaran (APBN dan non-APBN) untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
• Jaminan bahwa hutan di atas rumah rakyat tidak gundul dan membahayakan nyawa.

Menteri Kehutanan Laporkan Penurunan Deforestasi dan Identifikasi 21.476 Hektar Perubahan Tutupan Lahan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang terjadi dan menyatakan peristiwa ini menjadi dorongan untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola hutan.

Menteri Raja Juli Antoni melaporkan bahwa deforestasi nasional hingga September 2025 telah menurun sebesar 23,01% (49.700 hektar) dibandingkan tahun 2024. Penurunan deforestasi juga tercatat di tiga provinsi terdampak.

Beliau memaparkan data spesifik di Aceh:

• Teridentifikasi 70 titik banjir di 31 DAS.
• Terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 21.476 hektar dalam kurun waktu 2019-2024.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Menunjuk Korporasi di Balik Kayu Gelondongan Besar.

Sesi tanggapan Komisi IV dimulai dengan kritik tajam dari anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, S.H., M.H.

Sonny T. Danaparamita menolak anggapan bahwa bencana hanya disebabkan oleh faktor cuaca. Menurutnya, faktor utamanya adalah daya dukung lahan yang luar biasa rusak akibat alih fungsi lahan serta pembalakan liar (illegal logging) dan legal yang tidak berkelanjutan.

Beliau secara spesifik menyoroti isu kayu gelondongan dan peran korporasi besar.

"Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya pencuri-pencuri kayu, tapi mungkin juga korporasi besar," tegas Sonny T. Danaparamita, menyimpulkan bahwa praktik pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam.

Anggota Komisi IV ini mendesak Kementerian Kehutanan untuk merealisasikan pencabutan izin secara tegas bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti nakal, dan mempertanyakan ketidakmampuan aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan efek jera.

• Tuntutan Ketegasan, Pelanggaran yang terbukti harus dianggap sebagai kejahatan lingkungan luar biasa, bukan hanya sanksi administratif.
• Meminta klarifikasi mengenai nasib kayu-kayu gelondongan hasil tangkapan dan mengapa alat-alat berat yang digunakan dalam kejahatan lingkungan tidak ditarik/disita.
• Kerugian Negara: Mengkritik pengelolaan hutan yang tidak adil, mencontohkan kerugian pasca-bencana di Aceh yang mencapai Rp 10,69 triliun, jauh lebih besar dibanding Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan.

***

Editor: Aspari AR 

Sumber: Raker Komisi IV DPR RI